Tag Archives: IAI-KAP

Tidak Mudah Susun Pedoman Audit Parpol Dan Dana Kampanye

Setelah Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP) menyelesaikan Pedoman Akuntansi Keuangan Partai Politik dan Dana Kampanye—atas kerja sama dengan KPU

Pedoman Audit Parpol dan Dana Kampanye Setelah Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP) menyelesaikan Pedoman Akuntansi Keuangan Partai Politik dan Dana Kampanye—atas kerja sama dengan KPU. Kini giliran Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) bekerja ekstra keras membuat Pedoman Audit Parpol dan Dana Kampanye. Pedoman Audit ini cukup mendesak untuk direalisasikan, karena banyak …

Read More »

Pentingnya Dokumentasi Audit Bagi Akuntan Publik

Secara umum, auditor mempunyai kebutuhan untuk mendokumentasikan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam ranka compliance dengan aturan profesi.

Pentingnya Dokumentasi Audit Bagi Akuntan Publik Secara umum, auditor mempunyai kebutuhan untuk mendokumentasikan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dalam ranka compliance dengan aturan profesi. Seperti diketahui, dokumentasi audit merupakan catatan yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan auditor dan dijadikan sebagai pendukung bagi penyajian auditor. Manfaat dokumen audit cukup jelas bagi …

Read More »

Pemeriksa Fungsional, Tetap Diperlukan

Pengendalian intern merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk membantu mencapai tujuan organisasi, fungsinya melakukan kontrol

Pengendalian intern merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk membantu mencapai tujuan organisasi, fungsinya melakukan kontrol. Unsur dalam pengawasan intern terdiri dari pengawasan melekat dan pemeriksa intern, dimana keberadaan pemeriksa intern sebagai pelengkap pengawasan melekat, akan terus berfungsi sebagai alat kendali yang efektif bagi manajemen. Dalam praktiknya, pemeriksaan intern dapat …

Read More »

Menyusun SPM KAP Sesuai Standar

Meski diakui item diatas sudah umum diketahui oleh rekan akuntan, namun banyak kantor akuntan yang belum menerapkan pengendalian mutu sebagai mana diatur dalam SPM 100. Oleh sebab itu, dalam PPL, Sekretaris IAI-KAP, Tia Adityasih berbagi pengalaman dalam hal pendokumentasian sistem pengendalian mutu KAP. Dimana SPM ini tidak lain diarahkan untuk …

Read More »

Sengketa antar Pemilik Mewarnai Kasus Pengaduan ke BPPAP

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP), Rusdy Daryono, dihadapan peserta Seminar Nasional di Jakarta, Mei lalu. Selain itu, kasus pengaduan juga diwarnai ketidakpuasan atau adanya kelemahan dalam pekerjaan auditor. Kasus pengaduan ke BPPAP— baik dari pengadu (masyarakat pengguna jasa profesi) maupun dari anggota profesi—dikelompokan menjadi tiga …

Read More »

Pentingnya Representasi Manajemen

Akuntan merupakan pihak yang berkompeten terhadap penyajian laporan keuangan dan audit. Namun untuk menentukan suatu perbuatan dan tindakkan yang terkait bidangnya apakah melanggar hukum, akuntan biasanya berkonsultasi dengan konsultan hukum. Disamping itu, konsultan hukum sangat membantu dalam menafsirkan dokumen-dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, komunikasi dengan konsultan hukum …

Read More »

Akuntan Publik Waspadai Faktor Pemicu Sengketa

Auditor harus mewaspadai faktor pemicu sengketa yang terkait dengan hasil report auditnya. Bukan tidak mungkin profesi kepercayaan yang dekat kemakmuran ini, dimanfaatkan untuk kepentingan terselubung. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi seorang profesional auditor sebelum menerima penugasan audit mengetahui dengan pasti hasil pekerjaannya digunakan untuk kepentingan apa. Kalau saja latar belakang …

Read More »

Audit Transaksi Derivatif dengan Pengujian Substantif 

Asersi laporan keuangan mengenai aktivitas derivatif tidak jauh beda dengan asersi untuk transaksi lain seperti kelengkapan, eksistensi, penilaian, kepemilikan, dan pengungkapan. Namun karena jumlah national atau kontraktual untuk derivatif secara umum tidak diakui di dalam laporan posisi keuangan (merupakan off-balance-sheet item), pendekatan untuk mencapai tujuan audit tentunya dapat berbeda. Prosedur …

Read More »

Tata Kerja Dewan SPAP Perlu Ketegasan di akuntan publik

Dalam pengembangan dan pemutakhiran Standar Profesional Akuntan Publik, Dewan SPAP memerlukan tata kerja (due process procedure) secara tertulis sehingga semua konstituen produk Dewan SPAP dapat mengetahui dan memahami peta kewenangan dalam organisasi profesi akuntan publik dalam proses penetapan aturan yang akan mengikat seluruh anggota profesi. Tujuan dari disusunnya tata kerja …

Read More »

Jangka waktu jasa audit kantor akuntan publik

Bapepam membatasi pemberian jasa audit kantor akuntan publik dan akuntan kepada emiten di pasar modal setelah tiga tahun buku berturut-turut tidak mengaudit klien bersangkutan. Kabiro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum Bapepam Robinson Simbolon mengatakan peraturan jasa akuntan publik itu tertuang dalam peraturan Bapepam No. VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa …

Read More »