Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang menyangkut Akuntan Publik

Press Release Bapepam
Peraturan Nomor VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana (31/5/2004)

Peraturan Nomor VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan dan tertib administrasi dalam pengelolaan Reksa Dana.

Beberapa hal penting yang dirubah dalam Peraturan Nomor VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana, antara lain :

1. Penggantian formulir isian dari formulir Lampiran Peraturan Nomr VIII.G.8 menjadi formulir Lampiran Peraturan Nomor:X.D.1, karena pada dasarnya Peraturan Nomor VIII.G..8 merupakan petunjuk pengisian dari formulir Lampiran Peraturan Nomor X.D.1 tersebut;

2. Kewajiban untuk membuat penyisihan atas piutang dividen yang diragukan apabila ada keraguan kolektibilitas piutang dividen atau gagal bayar (default); dan

3.Kewajiban pembebanan secara harian terhadap biaya pengelolaan, biaya kustodian dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan Reksa Dana terbuka.

Peraturan Nomor VIII.G.8 : Pedoman Akuntansi Reksa Dana (pdf file)

Press Release Bapepam
Peraturan Bapepam Nomor IX.L.1 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi. (31/5/2004)

Peraturan ini memberikan pedoman pemeriksaan bagi Akuntan yang menerima penugasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan Manajer Penjatahan dalam rangka pemesanan dan penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, penawaran Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Penawaran Tender, atau kepatuhan Emiten/Perusahaan Publik dalam rangka Pembagian Saham Bonus, dalam rangka terciptanya kewajaran dalam pelaksanaan penjatahan Efek dan jaminan kepastian tersedianya dana hasil Penawaran Umum serta kewajaran dalam pelaksanaan pembagian saham bonus.

Pada dasarnya, peraturan ini melengkapi ketentuan yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

Beberapa aspek yang memperoleh penekanan pada peraturan ini antara lain aspek tertib administratif, yaitu bahwa manajer penjatahan wajib menaati prosedur administratif, seperti pengisian formulir pemesanan, pelaksanaan distribusi efek, pelaksanaan refund bagi pemesan yang tidak dapat dipenuhi pesanan Efeknya.

Selain aspek tertib administratif, aspek fairness juga memperoleh perhatian dalam peraturan ini. Aspek ini tampak menonjol dalam rangka penjatahan Efek serta pembagian saham bonus.

Peraturan Nomor IX.L.1 : Tata Cara Pelaksanaan Kuasi Reorganisasi (pdf file)

Press Release Bapepam
Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus. (31/5/2004)

Peraturan ini antara lain ditujukan untuk memfasilitasi Emiten atau Perusahaan Publik yang ingin memperbaiki kinerja keuangannya dengan menghilangkan / mengeliminasi akumulasi kerugian yang selama ini diderita dengan unsur ekuitas lainnya, melalui suatu proses yang lazim dikenal dengan kuasi reorganisasi.

Mengingat tujuannya untuk memperbaiki kinerja keuangan, maka setelah melaksanakan kuasi reorganisasi diharapkan kinerja keuangan akan semakin membaik. Untuk itu, emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan kuasi reorganisasi harus memiliki status kelangsungan usaha (going concern), yang dapat dilihat dari analisa manajemen terhadap penyebab kerugian yang signifikan disertai dengan penanggulangannya serta rencana kegiatan usaha (business plan).

Pada prinsipnya ketentuan yang diatur dalam peraturan ini mengacu pada PSAK 51 (revisi 2003), namun peraturan ini lebih memberikan penekanan terhadap pemenuhan prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melaksanakan kuasi reorganisasi.

Mengingat kuasi reorganisasi adalah reorganisasi, tanpa melalui reorganisasi secara hukum yang dilakukan dengan menilai kembali akun-akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar dan mengeliminasi saldo laba negatif, maka penilaian kembali aktiva dan kewajiban harus dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai kompetensi, dalam hal ini Penilai.

Mengingat tindakan kuasi reorganisasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan Emiten atau Perusahaan Publik, maka sewajarnya jika hal tersebut baru dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham.

Selain itu, dalam rangka kuasi dapat pula diikuti dengan tindakan-tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, misalnya jika kuasi reorganisasi tersebut didahului dengan penambahan modal atau diikuti dengan pengeliminasian kerugian dengan menggunakan modal disetor, maka penambahan atau pengurangan modal tersebut harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pesar modal yang berkaitan dengan penambahan modal.

Peraturan Nomor VIII.G.12 : Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan Dan Penjatahan Efek
Atau Pembagian Saham Bonus (pdf file)
Lampiran 1 Formulir No.VIII.G.12-1 s.d. 4 (pdf file)

Press Release Bapepam
Penerapan Revisi Peraturan VIII.A.1

Sehubungan dengan disempurnakan peraturan Bapepam No. VIII.A.1 keputusan Ketua Bapepam No. Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 menjadi No Kep-34/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Pendaftaran Akuntan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, dengan ini dikemukakan hal-hal sebagai berikut : <isi berita selanjutnya>

File Salinan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomer KEP-34/PM/2003 pdf
File Salinan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomer KEP-34/PM/2003 pdf
File Salinan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomer KEP-34/PM/2003 pdf

Press Release
Kepmenkeu 359/KMK.06/2003

Sehubungan dengan telah ditetapkannya keputusan Menteri Keuangan nomor 359/KMK.06/2003 tanggal 21 Agustus 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik bersama ini terlampir disampaikan copy keputusan menteri keuangan dimaksud untuk disampaikan kepada para anggota. <isi berita selanjutnya>

Press Release
Peraturan Bapepam No.VIII.A.2
Tentang Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Audit Di Pasar Modal

Pada hari ini 12 Nopember 2002, Bapepam telah menerbitkan sebuah peraturan baru yaitu Peraturan Bapepam Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal. Peraturan pelaksanaan ini merupakan penjabaran dari ketentuan yang telah diatur pada Pasal 67 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu mengenai independensi Profesi Penunjang Pasar Modal. Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa �Dalam melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.� Peraturan baru ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik agar lebih  transparan dan terpercaya. <isi berita selanjutnya>

  [File .pdf]

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-17/PM/2002

"TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL" dalam rangka memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada investor mengenai kondisi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik serta dalam rangka mengikuti perkembangan pasar modal global, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor: X.K.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-80/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru.
Materi lengkap  [File .pdf]