IAI Online















		Bulettin
		Info Buku

Ekonomi Umum
Sabtu, 30/10/2004

IAI ajukan protes ke Anwar Nasution

JAKARTA (Bisnis): Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berencana melayangkan protes resmi kepada Ketua BPK terpilih Anwar Nasution atas tudingan bahwa laporan akuntan sebagai penyebab krisis.

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Ahmadi Hadibroto menyebutkan Ketua BPK tidak pada tempatnya menuding akuntan sebagai penyebab krisis mengingat banyak faktor yang dapat menyebabkan suatu negara dilanda krisis.

"Para akuntan sangat keberatan dengan ucapan Pak Anwar sehingga sepakat untuk segera mengajukan protes resmi secepatnya. Kami menilai pernyataan tersebut bukan sebagai ucapan seorang BPK," ujar dia di Jakarta, kemarin.

Ahmadi tidak menyangkal adanya andil beberapa akuntan dalam krisis melanda Indonesia beberapa waktu lalu. "Ada andil beberapa angota. Tetapi kan... bukan berarti akuntan memberi andil bagi terjadinya krisis," jelas dia.

Beberapa waktu lalu, Anwar sempat mengatakan krisis yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya kebohongan dalam laporan akuntan. (Bisnis, 28 Oktober)

Ahmadi menilai pernyataan Anwar tersebut terlalu menggeneralisir peran akuntan sebagai penyebab krisis. "Padahal mungkin hanya segelintir laporan akuntan yang tidak benar dalam menyampaikan isi laporannya."

Laporan sebelumnya menyebutkan BPK akan tetap mengaudit keuangan negara, a.l. berupa saham pemerintah di sejumlah BUMN yang berbentuk perusahaan terbuka kendati nilainya relatif kecil.

Beberapa waktu lalu perdebatan mengenai perlu atau tidaknya BPK memeriksa BUMN yang berbentuk PT mengemuka, sejumlah petinggi Menneg BUMN menilai berdasarkan UU No. 19/2003 tentang BUMN, tidak perlu campur tangan BPK, karena sentuhan auditor dari kantor akuntan publik relatif cukup.

Anwar menilai pernyataan itu keliru, karena beberapa laporan akuntan masih sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. "Kita krisis begini karena laporan akuntan itu isinya bohong, pernyataan hukumnya dusta."

Menurut dia, sebaiknya sebagian UU BUMN bisa direvisi karena tidak sejalan dengan produk hukum lain yang mengatur keuangan negara. "Itu yang nggak bener. Sepanjang itu uang negara [mesti diaudit BPK] karena yang bayar rakyat dari pajak."

Berkaitan dengan terpilihnya keanggotaan BPK yang baru, Ahmadi sempat menyayangkan tidak adanya sama sekali anggota BPK yang lama dalam jajaran keanggotaan BPK baru. (gak)